Transparansi Menguat, Sinergi Terjalin Musyawarah Pertanggungjawaban Desa Cibunar Tahun Anggaran 2025
Cibunar, Rancakalong — Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kembali ditegaskan Pemerintah Desa Cibunar dalam kegiatan Musyawarah Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2025. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi atas jalannya pemerintahan desa selama satu tahun terakhir.
Kegiatan yang berlangsung dengan suasana tertib dan penuh partisipasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Heni Susilawati. Dalam forum tersebut, disampaikan tiga laporan utama, yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), serta Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Rancakalong, Deni Nurdani Sopandi, bersama unsur Forkopimcam, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan seluruh perangkat desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Heni Susilawati menegaskan bahwa musyawarah ini merupakan bagian penting dari prinsip keterbukaan informasi publik. Ia menyampaikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
“Musyawarah ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk menyampaikan capaian, menerima masukan, serta memperbaiki kekurangan demi kemajuan Desa Cibunar ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Rancakalong Deni Nurdani Sopandi memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaporan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud nyata dari pemerintahan yang profesional dan responsif.
Diskusi dalam musyawarah berlangsung dinamis. Berbagai tanggapan, kritik, dan saran konstruktif disampaikan oleh peserta, terutama dari unsur BPD dan lembaga desa lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terus tumbuh dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Beberapa capaian yang disampaikan dalam laporan meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi juga menjadi perhatian bersama untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Cibunar menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga kebutuhan dalam membangun kepercayaan publik. Sinergi antara pemerintah desa, Forkopimcam, dan masyarakat diharapkan terus terjaga demi mewujudkan Desa Cibunar yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
“Dari keterbukaan lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kemajuan.”(Ganda Muhtar)