Musrenbang Rancakalong 2027: Menyatukan Aspirasi, Menguatkan Arah Pembangunan
Semangat kolaborasi dan kebersamaan terasa kuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rancakalong yang digelar untuk penyusunan anggaran tahun 2027. Forum strategis ini menjadi wadah penting dalam merumuskan prioritas pembangunan, sekaligus menyelaraskan kebutuhan masyarakat desa dengan kebijakan pemerintah daerah.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai fraksi, yakni Golkar, PDIP, PKB, PKS, dan PAN. Kehadiran lintas fraksi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal aspirasi masyarakat tanpa sekat politik. Turut hadir pula perwakilan Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan, Camat Rancakalong Deni Nurdani Sopandi, Ketua APDESI, para Kepala Desa se-Kecamatan Rancakalong, unsur Forkopimcam, serta KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
Dalam sambutannya, Camat Rancakalong Deni Nurdani Sopandi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan usulan secara objektif, berdasarkan skala prioritas dan urgensi di lapangan.
“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi ruang strategis untuk merancang masa depan Rancakalong. Kita ingin anggaran 2027 benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Berbagai usulan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan sarana transportasi, hingga penguatan sektor ekonomi desa dan pelayanan publik. Peran Bappeda menjadi krusial dalam mengakomodasi dan menyelaraskan seluruh usulan agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Sementara itu, Dinas Perhubungan turut memberikan masukan terkait kebutuhan konektivitas wilayah guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Anggota dewan dari berbagai fraksi menyampaikan komitmen mereka untuk mengawal hasil Musrenbang hingga tahap pembahasan anggaran di tingkat kabupaten. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu memperkuat realisasi program-program prioritas yang telah disepakati.
Ketua APDESI bersama para Kepala Desa menegaskan bahwa seluruh usulan yang dibawa dalam forum ini merupakan hasil musyawarah di tingkat desa. Dengan melibatkan KPMD, proses perencanaan pembangunan diharapkan semakin partisipatif dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat.
Musrenbang Kecamatan Rancakalong untuk anggaran 2027 menjadi cermin demokrasi pembangunan yang inklusif. Di tengah berbagai tantangan, forum ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi hasil dari kolaborasi semua pihak.
Harapannya, melalui perencanaan yang matang dan komitmen bersama, tahun 2027 akan menjadi tonggak kemajuan bagi Rancakalong—menuju wilayah yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.GM